Home » » Pro dan Kontra TV Digital di Indonesia

Pro dan Kontra TV Digital di Indonesia

Sejak awal tahun 2012, topik TV digital cukup sering mengisi artikel diberbagai media dengan pro dan kontranya,bahkan lebih banyak kontranya.Apa yang dimaksud TV digital? Sebenarnya TV digital bukanlah sesuatu yang baru,dalam arti bahwa ini bukanlah sesuatu yang sama sekali belum dikenal oleh kebanyakan masyarakat awam.

Sejak kebijakan TV digital mulai digaungkan, terjadi pro kontra dari  Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) dalam memahami kebijakan pemerintah tentang TV digital.Sayangnya, yang kontra terus teriak dan yang pro hanya diam. Jadi seolah-olah kebijakan ini tanpa dukungan dari stake holder. Lalu diperparah lagi dengan kondisi bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai regulator di bidang isi siaran/konten merasa perlu dilibatkan langsung dalam penyusunan kebijakannya.

Berbagai hal telah dialami oleh pemegang kebijakan saat itu. Pengerahan massa melalui demo untuk menentang kebijakan sudah menjadi menu wajib yang diterima Pemerintah ketika akan melaunching sebuah kebijakan baru. TV digital pun tidak luput dari demo untuk menentang kebijakan ini.

Hal yang lebih menantang lagi yaitu menghadapi tantangan dari Bapak/Ibu Dewan Yang Terhormat di Senayan. Setiap ada rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan DPR menjadi suasana yang mencekam khususnya jika ada pembahasan tentang kebijakan TV digital. Dan memang demikian, hampir pasti sejak awal tahun 2012, TV digital selalu menjadi topik hangat dalam rapat tersebut.Kondisi pro dan kontra pun terjadi sesama para anggota Dewan. Namun, seperti biasanya pro terhadap kebijakan Pemerintah dianggap barang langka pada zaman sekarang ini, bahkan kalau tidak bertindak kontra kepada Pemerintah dianggap tidak membela kepentingan rakyat.

Kemkominfo pada saat itu menerima surat dari Mahkamah Agung (MA) yang memberitahukan bahwa terdapat gugatan berupa uji materiil dari Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2011 yang menjadi dasar hukum TV digital dari salah satu LSM. Intinya LSM berpendapat permen tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan minta segera dicabut.Hasil putusan MA kelak akan menjadi tonggak apakah kebijakan ini bisa dilanjutkan atau tidak.Saat itu, proses seleksi penyelenggara TV digital baru saja selesai.Berbagai protes diterima oleh peserta yang tidak lulus. Namun, protes dianggap sebuah proses yang wajar.

Bersyukurlah Kemkominfo dipimpin seorang Menteri yang memiliki keyakinan dan keteguhan dalam memperjuangkan kebijakan TV digital. Walau ditentang kiri kanan, depan belakang, beliau meyakini dan teguh bahwa yang dilakukannya adalah untuk kemaslahatan bangsa ini. TV digital adalah sebuah keniscayaan, cepat atau lambat akan tiba,tinggal menunggu waktu ini akan menjadi sebuah bargaining position. Dan Pak Menteri meyakini bahwa kehadirannya harus segera dimulai sekarang. Go TV digital !!
Share this :

0 comments:

Poskan Komentar